Senin, 10 Juni 2013

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PERBANDINGAN KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN BEBERPA NEGRA

Negara indonesia adalah suatu negara yang telah merdeka dan diakui oleh internasional, sebagaimana kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan negara pastilah memiliki atau menganut suatu aturan hukum yang tertinggi dan aturan ini sering disebut dengan Konstitusi suatu negara baik berupa aturan hukum tertinggi yang bersifat flaksibel maupun rigid dan aturan tetinggi ini pastilah berbeda-bedapula antara suatu negara dengan negara lainnya. Begitu juga dengan indoensia memiliki konstitusi yang Dinamakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945[1]. dan harus kita ketahui sejarah perjalan perkembangan UUD 1945 ini memiliki beberapa tahap dalam mencapai kesempurnaannya. Konstitusi indonesia yang pertama kali ini harus kita ketahui bahwa merupakan hasil karya pemikir yang berasal dari negara jepang yaitu  Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yamg merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan belanda dan konstitusi pertama ini diberi nama Hukum Dasar[2]. Sebelum proklamasi kemerdekaan indonesia, bangsa indonesia dibawah kekuasaan pemerintah belantara jepang telah mengenal Hukum Dasar tersebut namun harus juga kita ketahui bahwa Hukum Dasar tersebut belum sempat digunakan oleh atau sepenuhnya diterapkan oleh bangsa indonesia.
Sementara itu sejak proklamasi kemerdekaan indonesia hingga dengan saat sekarang inngsa indonesia telah mengenal lima konstitusi dan ini tidak termasuk Hukum Dasar hasil karya orang jepang tersebut, antara lain yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS, UUD dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945 yang saat ini telah diubah empat kali. Beitu banyak l;ika-liku perjalanan konstitusi di negara indonesia dalam menggapai kejayaan sebagaimana yang diharapkan oleh masyrakat indonesia. Silih berganti kepemimpinan bangsa ini seilih berganti pula konstitussi negara ini pada saat itu. Tuntutan zaman mempengaruhihal ini dari pemimpin yang diktator hingga terus berubah menjadi UUD yang demokrasi dan hal inilah yang menjadi tuntutan masyarakat di era reformasi.
Berikut saya akan menguraikan perkembangan perjalanan UUD 1945 tahap demi tahap, yaitu :
a. Konstitusi UUD 1945 (Pertama Pembentukan)

UUD 1945 yang pertama di negara indonesia ini adalah merupakan produk rancangan dari panitia persiapan kemerdekaan bangsa indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan UUD 1945 ini hanya sempat berlaku empat tahun selanjutnya pemerintahan indonesia secara fundamental harus segera merubah bentuk negara, sistem pemerintahan dan UUD ini karena pemerintah tersadar bahwa UUD ini terkandung banyak perpolitikan belanda yang ingin menguasai kembali negara indonesia setelah belantera jepang menyerah kepada sekutu[3]. Negara belanda memainkan politik untuk mencoba memcahkan wilayah indonesia dengan mendirikan lagi negara-negara diwilayah tanah air indonesia. Namun hal ini membuat perserikaatan bangsa-bangsa perihatin dan turun tangan lalu mendesak pemerintahan indonesia agar duduk runding dengan pemerintahan belanda dan perundingan inilah yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung dari tanggal 23 agustus Sampai dengan tanggal 2 november 1949 yang diikuti oleh wakil-wakil dari Indonesia sendiri, BFO, Nederland dan komisi PBB[4]. Dan dalam konferensi ini menghasillkan tiga buah kepsepakan pokok yaitu :
·         Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
·         Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikatrikat
·         Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Selain dari itu terdapat juga tiga hasil persetujauan mengenai hasil pemulihan kedaulatan yang merupakan hasil dari persetyujuan pokok antara lain sebagaai berikut :
·         Piagam Penyarahan Kedaulatan
·         Status Uni
·         Pesetujuan Perpindahan
Pada saat berlangsungnya perundingan tersebut terbentuklah panitia untuk membahas masalah penggantian konstitusi negara indonesia yaitu menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terselesaikannya pada tanggal 20 Oktober 1949 dan langsung pada saat itu pula terjadinya penandatanganan  Piagam Persetujuan Kontitusi Republik Indonesia Serikat dan konstitusi ini hanya konstitusi sementara.[5]
 

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara, yang dalam waktu secepat-cepatnya. Konstituante bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini. Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS). Dengan disahkannya konstitusi RIS maka bergantilah pula bentuk negara kita yaitu menjadi Negara Republik Indonesia Serikat yaitu pada tanggal 27 Desember 1949[6]. Dan pada saat itu ternyata salah satu daerah di indonesia yang menjadi negara bagian masih menggunakan konstitusi UUD 1945 yaitu Yogyakarta yang tetap sebagai Negara Republik Indonesia[7]. Dan dengan berlakunya konstitusi RIS di negara ini bentuk negara telah berubah dari negara kesatuan berubah menjadi negara federal, sistem negarapun juga ikut berubah yaitu dari sistem presidensial berdasarkan UUD berubah menjadi Parlementer yaiutu seperti yang diatur dalam Konstitusi RIS.
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya[8]. Pada tanggal 23 Agustus - 2 September 1949 di Den Haag, Belanda, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan diadakannya KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-cepatnya, dengan cara yang adil dan pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)[9]. Salah satu keputusan pokok KMB ialah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam, dan mulai saat itulah diberlakukan Konstitusi RIS.


c.       Konstitusi UUD Sementara 1950.

Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang  Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya kembali dibentuk konstitusi baru yaitu UUD Sementara tahun 1950.  Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.
Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.
Umur negara federal Republik Indonesia dibawah konstitusi RIS ternyata juga tidak dapat bertahan lama dibawah kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan utuk menajalankan roda pemerintahan di tanah air dengan membentuk konstitusi baru yaitu yang diberi nama UUDS Republik Indonesia tahun 1950[10]. Peroses perubahan Konstitusi RIS ke Konstitusi UUDS ini dilakukan dalam bentuk formal yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan dengan Undang-undang federal nomor 7 tahun 1950[11], yang didalamya terdapat penetapan mengenai perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perubahan ini mencakup perubahan mengenai perubahan mukaddimah dan bentuk negara, yaitu dari negara federal menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia[12].




d.      Konstitusi UUD 1945  Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945[13], diantaranya:
  1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
  2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
  3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
Undang-undang Dasar Sementarapun rupanya hanya dapat bertahan kurang lebih delapan tahun saja (1950-1959). Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka dibagian pasal-pasalnya terdapat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk UUD tetap yang sebutannya “konstituante” seperti yang tercantum dalam Bab V pasal 134 sampai dengan pasal 139.  Konstituante inilah bersama-sama dengan pemerintahan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan U ndang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
Semenjak setelah terbentuknya konstituante ini bangsa indonesia mencoa untuk melahirkan Undang-undang Dasar yang baru untuk menjalankan roda pemerrintahan bangsa ini[14]. Namun sayang sekali cita-cita negara membentuk konstituante ini agar bisa menglahirkan UUD baru akan tetapi gagal. Padahal sistem pembentukan konstituante ini sudah dilakukan dengan sangat demokratis namun masih juga tidak juga bisa bekerja sehingga bisa menghasilkan produk dasar pijakan hukum bangsa ini. Hal ini di sebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal para pemikir yang tergabung dalam badan konstituante[15].

Faktor internal yaitu adanya adanya pengumulan yang menimbulkan perdebatan mengenai gagasan tentang dasar negara yang sebenarnya yang dulu sempat dibahas dalam sidang sidang Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)[16] yang ternyata muncul kembali menjadi perdebatan diantara empat partai besar saat itu yang menimbulkan dua pandangan. Yang satu pihak menginginkan dasar negara yang berkaitan dengan Agama yaitu megara yang berlandasan syariat islam seperti yang telah dicantumkan dalam piagam jakarta 22 juni 1945[17], dan satu pihak lagi menghendaki pancasila sebagai dasar negara yang tanpa ada berkaitan dengan agama syariat islam.
Faktor internal, faktor ini adalag  faktor yang berasal dari pihak pemerintah yang ternyata ingin mengembalikan negara iini ke Undang-Undang Dasar 1945 dan keinginan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Suasana dan pergemulan gagsan yang mengiringi pembentukan UUD baru yang ternyata tidak mendapat penghujung. Akabibat kondisi demikian yang kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kebrlakuan kembali UUD 1945 yang pertama kali.
Keberlakuan kembali UUD 1945 merupaka pijakan awal kejelasan sttus negara ini, yang selanjutnya pemimpin bngsa ini pun berganti dari pinpinan Soekarno digantikan oleh Soharto, namun seiring berjalannya waktu kepemimpinan Soharto UUD 1945 dijadikan landasan untuk membuat dia sebagai pemimpin bersikan arrogan, dan UUD 1945 ini dijadikan pijakan kuat tindakan-tindakan  otoriter. Dan masa kepemimpinan soharto inilah yang membuat UUD 1945 sempat menjadi keramat. pada tahun 1998 yaitu menjadi akhir dari teka-teki kepemimpinan Soharto karena rakyat indonesia sudah tidak tahan dengan kondisi dan sikap kepemimpinan Soharto. Masyrakat menuntut reformasi terjadi di negara tanah air indonesia ini. Masyarakat menuntut perubahan sistem kekuasaan ke arah yang lebih demokratis. Masyarakat melakukan pemberontakan dan mulai melawan pemerintah untuk menuntut hal tersebut dan ternyata tepat pada tanggal 22 mei 1989 Soherto menyatakan dirinya mundur dari jabatan presiden. Keberhasilan masyrakat indonesia meruntuhkan zaman Orde Baru menjadi Zaman Reformasi di negara ini ternyata mampu merubah pola pandangan kekeramatan UUD 1945 yaitu akhirnya Pada sidang MPR tahun 1999 UUD 1945 berhasil diamandemenkan untuk yang pertama kalinya.
e.       Konstitusi UUD 1945 Pasca Reformasi
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi[18].
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat[19], HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR[20]:


Analisis saya :
Konstitusi di Indonesia termasuk konstitusi tertulis. Perkembangan konstitusi Indonesia terus berkembang, sejak UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pembagian periode pelaksanaan kostitusi dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia beserta sistematika dari masing-masing konstitusi adalah sebagai berikut :

1.    UUD 1945 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949)

UUD 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Rumusan UUD 1945 sebenarnya menggunakan rumusan hasil sidang BPUPKI yang sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan ditetapkan pada sidang PPKI Sistematika UUD 1945 terdiri dari tiga bagian yaitu:

2.      Pembukaan terdiri dari empat alinea.
3.      Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal. IV Aturan Peralihan dan II Aturan Tambahan.
4.      Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea itu, juga mempunyai pokok-pokok pikiran yang sangat penting, yaitu:

a.       Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan paham negara persatuan.
b.      Dasar negara adalah Pancasila, yaitu.
Ø  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ø  Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ø  Persatuan Indonesia.
Ø  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Ø  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batang tubuh UUD 1945, yang dipertegas dalam penjelasan UUD 1945, mengatur tentang sistem pemerintahan negara, yaitu:
Ø  Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1).
Ø  Sistem kostitusional, yaitu pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. (Pasal 1)
Ø  Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4)
Ø  Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden(Pasal 17)
Ø  Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, kepala negara harus tunduk pada Konsitusi (Pasal 4)
Ø  DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7).

Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan menjadi 2 periode, yaitu:
a.       Periode, 18 Agustus 1945 — 14 November 1945
Ø  Bentuk negara : negara kesatuan
Ø  Bentuk pemerintahan : republik
Ø  Bentuk kabinet : kabinet presidensial
b.      Periode 14 November 1945 — 27 Desember 1949
Ø  Bentuk negara : negara kesatuan
Ø  Bentuk pemerintahan : republik
Ø  Bentuk kabinet : kabinet parlementer

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat( 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan atau Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD, sehingga disusunlah naskah UUD RIS & dibuat oleh delegasi RI serta delegasi BFO pada KMB. UUD yg diberi nama Konstitusi RIS tersebut mulai berlaku tgl 27 Desember 1949, yg terdiri atas Mukadimah berisi 4 alinea, Batang Tubuh yg berisi 6 bab & 197 pasal, serta sebuah lampiran.
Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara, yang dalam waktu secepat-cepatnya. Konstituante bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini. Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS). Sedangkan alat-alat kelengkapan RIS adalah:
a.        Presiden
b.      Menteri
c.       Senat
d.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e.       Mahkamah Agung (MA)
f.       Dewan Pengawas Keuangan (DPK)

Sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.       Pemerintahan dijalankan oleh Presiden bersama-sama para menteri dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan mengurus supaya konstitusi UU Federal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk RIS dijalankan.
b.      Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.
c.       Sistem kabinet adalah kabinet yang bertanggung jawab (cabinet government) kepada perdana menteri.
d.      Kabinet tidak dapat dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh DPR pertama RIS.
e.       RIS mengenal sistem perwakilan bikameral (dua kamar), yaitu Senat dan DPR.
Konstitusi RIS 1949 disahkan melalui keputusan presiden pada tanggal 31 Januari 1950 No.48 (LN.50-3) dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950.
Konstitusi RIS mengatur ketatanegaraan sebagai berikut :
Ø  Bentuk negara : negara federasi/serikat
Ø  Bentuk pemerintahan : republik
Ø  Bentuk kabinet : kabinet parlementer
Sistematika konstitusi RIS,yaitu:
a.       Pembukaan terdiri dari empat alinea/ paragraf.
b.      Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab, 197 Pasal.
c.       Tidak ada penjelasan.

3. Undang- Undang Dasar Sementara 1950

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
UUDS 1950 dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
Ø 1950-1951 - Kabinet Natsir
Ø 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
Ø 1952-1953 - Kabinet Wilopo
Ø 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Ø 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
Ø 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Ø 1957-1959 - Kabinet Djuanda

4.    Undang- Undang Dasar 1945 Pasca Dekrit Presiden Sampai dengan Pasca Reformasi ( 5 Juli 1959- sekarang)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik seperti berbeda-bedanya garis politik partai-partai politik yang berakibat seringnya terjadi pergantian kabinet.Serta gagalnya Dewan Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru, maka maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi:

Ø  Pembubaran Konstituante
Ø  Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
Ø  Akan dibentuk dalam waktu dekat MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

Dengan Dekrit Presiden maka negara Republik Indonesia dengan resmi menggunakan UUD 1945 kembali. Sejak saat itu UUD 1945 berlaku hingga sekarang, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pada 1998 UUD 1945 mengalami amandemen oleh MPR terutama pada bagian batang tubuh.
Sejak itulah, bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi UUD 1945, yang memiliki sistem ketatanegaraan sebagai berikut :

Ø  Bentuk negara : negara kesatuan
Ø  Bentuk pemerintahan : republik
Ø  Bentuk kabinet : presidensia

Setelah berakhirnya masa orde lama dan orde baru, bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan transparasi di segala bidang. Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakin kompleks maka kostitusi-pun harus diadakan perubahan. Akhirnya, UUD 1945 mengalami amandemen/perubahan pada beberapa pasalnya. Hingga tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :


1.      Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999
Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4),  pasal 21 ayat (1).

2.      Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.

3.      Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001

Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).

4.      Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002
Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.
Dengan diberlakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali maka berdasarkan pasal 2 Aturan Tambahan, UUD bangsa Indonesia adalah naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya. Akhirnya, sistematika UUD 1945 setelah diamandemen adalah sebagai berikut :
Ø  Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea
Ø  Batang tubuhUUD 1945 terdiri atas 20 Bab, 37 pasal , 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
Ø  Penjelasan UUD 1945

Fungsi perubahan terhadap Undang-undang dasar 1945 adalah untuk perbaharuan, agar UUD 1945 bisa berkembang sesuai jaman, mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat. Sifat pokok perubahan konstitusi disuatu negara, diantaranya adalah sebagai berikut :
Ø  Luwes (flexible), konstitusi member ruang bebas kemungkinan adanya perubahan terhadap konstitusi sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Ø  Kaku (rigid), mudah tidaknya kemungkinan adanya perubahan konstitusi untuk mengikuti perkembangan zaman.
Akan tetapi di Indonesia yaitu di negara kita mengadopsi konstitusi yang bersifat Rigid.

Fungsi perubahan konstitusi adalah :
Ø  Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya.
Ø  Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap serta terlalu banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya kepada undang-undang dan ketetapan lainnya.
Ø  Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara.

Perubahan UUd 1945 diharapkan dapat menjadikan UUD 1945 semakin baik, agar kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 dapat diperbaiki. Hal –hal dalam UUD 1945 yang telah mengalami perubahan atau perbaikan diantaranya sebagai berikut :
Ø  Pembatasan kekuasaan presiden
Ø  Penegasan peran kekuasaan legislatif Indonesia
Ø  Dicantumkan hak asasi manusia Indonesia
Ø  Ditegaskan kembali hak dan kewajiban Negara maupun Warga Negara
Ø  Pembaruan lembaga negara.



1.      Perbandingan Konstitusi Antara Negara-Negara Yang Menganut Konstitusi Fleksibel Dan Konstitusi Rigit (Dalam Bentuk Tabel)


Analisis saya :
a.       Konstitusi Rigid
Konstitusi rigid Menurut Garner yaitu Konstitusi yang bersifat lunak yang menempatkan sifat dasar hukum dan hukum biasa di dalam satu tingkat, pengertiannya keduanya konstitusi dijadikan dalam satu arah, bahkan keduanya merupakan hasil dari sumber yang sama. Konstitusi rigid memiliki wewenang tertinggi yang legal daripada hukum biasa. Kemungkinan konstitusi ini tidak bisa diperbaiki atau dirubah dalam jalur yang sama layaknya hukum – hukum yang lain. Seperti yang dikatakan Garner yaitu menjelaskan: konstitusi rigid adalah mereka yang secara sah berdiri diatasnya dan juga diatas hukum – hukum biasa, dan dimana bisa diperbaiki melalui proses yang berbeda.
Dicey mendefenisikan konstitusi rigid merupakan satu hukum dimana pasti diatas, yang biasanya dikenal sebagai konstitusional ( sifat dasar ) atau hukum fundamental yang tidak bisa diubah seenaknya seperti hukum – hukum biasa. Nota yang bermamfaat dari konstitusi diatas adalah perbedaan diantara keduanya tidak terlalu menyolok atau jelas, begitu juga dengan halnya perbedaan diantara konstitusi yang tertulis dan tak tertulis. Ada yang mengatakan bahwa konstitusi tak tertulis adalah flexible sedangkan rigid merupakan konstitusi yang tertulis. Statement ini sebagian besar ada benarnya. Konstitusi tak tertulis adalah; tidak diragukan, flexible, akan tetapi semua konstitusi tertulis tidak semuanya bersifat rigid. Jadi sungguh jelas bahwa konstitusi tertulis tidak bisa menjadi rigid.

b.      Konstitusi Flexibel
Garner menjelaskan bahwa konstitusi flexible tidak memilki wewenang yang sah daripada hukum biasa, dimana memungkinkan perbaikan didalam jalur yang sama layaknya hukum yang lainnya, apakah yang terwujud didalam satu dokument atau sebagian besar dari konvensi, bisa disusun menurut golongan flexible, dapat dipindah- pindahkan atau konstitusi elastic. Konstitusi flexible bisa diubah atau dikoreksi melalui prosedur legislatip Negara. Sebagai contoh: inggris adalah Negara yang menganut atau memiliki konstitusi flexible ini.
c.       Kebaikan dan Kekurangan Konstitusi Rigid dan Flexibel

a.       Kebaikan dan Kekurangan Konstitusi Rigid

1.     Kebaikan Konstitusi Rigid

Ø  Stabil.
Mamfaat yang baik dalam konstitusi rigid adalah stabil. Para politikus tidak bisa memanipulasikan konstitusi sesuai dengan kehendak personal atau kepentingan partai. Sesuai dengan prosedur amendment yang sulit, maka amendment ini bisa diubah pada masa yang memungkinkan. Putusan partai tidak bisa mengantikannya layaknya hukum biasa. Amendment konstitusi rigid biasanya mewajibkan operasi gabungan dari berbagai partai politik. Maka oleh karena itu, persetujuan atau konsensus yang secara umum dituntut didalamnya, dan mewakili bentuk asli pendirian opini rakyat. Alasan inilah yang memberi hak kehormatan pada rakyat.
Ø  Terjaminnya keadilan warganegara.
Negara yang menganut konstitusi rigid, mendapat jaminan keadilan warganegara. Jika pokok keadilan telah terwujud didalam konstitusi, maka tidak ada yang bisa dikurangi atau dicabut menurut selera atau tingkah para kelompok. Konstitusi rigid bertindak sebagai wali keadilan baik individual maupun minoritas. Justice Jackson Amerika serikat mengatakan, tujuan programa keadilan yakni untuk menarik beberapa subjek dari pergantian kontraversi politik, untuk menempatkan mereka melebihi jangkauan minoritas, official dan mendirikan prinsip yang legal untuk diterapkan oleh pengadilan.
Ø  Terjaminnya Kebebasan Pengadilan.
Kebaikan yang baik dari konstitusi rigid adalah menyediakan jaminan kebebasan kepada pengadilan. Bila komposisi, kekuatan dan prosedur pengadilan telah diterapkan dalam konstitusi, maka mereka tidak mudah dirubah dengan ambisi para politikus dan pengadilan bisa diharapkan berfungsi secara bebas dan adil.
2.     Kekurangan Konstitusi Rigid
Ø  kurang Elastisitas.
Konstitusi rigid tidak mudah dalam menyesuaikan diri. Konstitusi rigid tidak bisa berdampingan dengan perubahan yang sangat cepat, baik dari segi ekonomi, politik dan kondisi sosial. Bisa saja konstitusi akan hancur dengan berubahnya kondisi atau masa emergency. Bahaya yang dialami oleh Negara federal lebih baik daripada Negara dalam kesatuan gabungan, dimana diteliti dari sebab pandangan komplikasi kekuatan. Konstitusi rigid bisa juga menghalangi perkembangan Negara.
Ø  kemungkinan Besar Menyebabkan pergolakan.
Konstitusi ini membuka peluang besar terjadinya pergolakan politik. Jika konstitusi terlalu rigid dan dalam perubahannya membutuhkan seksi luas dari rakyat, maka memungkinkan rakyat jengkel hingga menuntut metode extra konstitusional. Disini pula akan lahir element ekstrim yang mana maju dengan langkah revolusi. Lord Macaulay menyatakan bahwa sebab yang penting dari revolusi merupakan fakta yang menggerakkan massa maju, sedangkan konstitusi mengalami perhentian.
Ø  Tidak semestinya untuk pengadilan.
Cacat lainnya dari konstitusi ini terletak dibawah pengadilan, dimana memiliki kekuatan besar untuk menetapkan perihal berlakunya hukum konstitusi. Konstitusi ini mencerminkan kerangka ruh masa lampau. Pengadilan juga terkesan kolot atau konservatif. Disini melahirkan percobaan dalam menafsirkan konstitusi yang dilahirkan dari ruh semula. Pengadilan tidak mengambil pertimbangan terhadap ruh baru, aspirasi dan ide – ide yang baru atau lebih segar yang lahir dari rakyat. Sedikit banyaknya ini memberikan kekuatan tertinggi untuk pengadilan yang ditempati oleh legislature, dimana secara realita menunjukkan sentiment dan ide- ide rakyat.
b.      Kebaikan dan Kekurangan Konstitusi Flexibel
a.       Sisi Kebaikan konstitusi flexible

Ø  penyesuaian
Penyesuaian merupakan pokok utama kebaikan konstitusi flexible. Dimana ia dapat diamandemenkan dengan beberapa jalan yang sama bahkan mudah, dan juga fasilitas hukum biasa. Disini memungkinkan pengaturan terhadap konstitusi baru dan merubah kondisi masyarakat. Konstitusi flexible bisa diputar – putar bila menghadapi hal darurat. Seperti yang dikatakan Bryce; konstitusi ini bisa dipotong –potong bila menghadapi emergency, dimana tampa merusak kerangka dasar, dan bila situasi emergency berlalu atau terkendalikan maka konstitusi ini kembali lagi pada semula. Demikianlah konstitusi ini bila memperoleh guncangan dimana tidak melahirkan luka- luka.

Ø  Cermin Aspirasi Rakyat
Konstitusi flexible tepatnya bisa mencerminkan pemikiran dan aspirasi rakyat daripada konstitusi yang rigid. Perubahan kehidupan bangsa didalam Negara berjalan abadi. Dimana aspirasi dan ide –ide rakyat berubah cepat atau berkembang terus menerus. Dimana konstitusi ini flexible maka memudahkan untuk menampung aspirasi baru, tampa melalui proses yang rumet dalam mengamandemenkannya. Konstitusi ini juga menunjukan sejarah perkembangan bangsa.  Judge Cooley mengatakan; dari semua konstitusi yang exist untuk pemerintahan rakyat, dimana yang paling excellent yakni dengan nyata dan jelas, laksana hasil alamiah dari kedewasaan, mungkin juga fakta – fakta masa yang mengungkapkan berlakunya perasaan mengenai pemerintahan.

Ø  Tak perlu membuat revolusi
Bangsa yang memiliki konstitusi flexible menghindarkan terjadinya pergelokan. Saat konstitusi dengan mudah diubah sesuai dengan tuntutan rakyat, karena revolusi atau pergelokan lahir dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

b.      Kekurangan konstitusi flexible
Ø  Tidak stabil
konstitusi flexible memiliki sifat cacat yang tidak stabil, mungkin saja menguraikan perubahan yang terus menerus akan abadi. Sejak konstitusi bisa diubah kapan saja seperti hukum biasa, secara mutlak sangatlah berbahaya. Dimana lazimnya legislature tidak selalu reflek mewakili mayoritas opini rakyat. Jadi satu badan akan mewakili minoritas yang mungkin memainkan konstitusi yang sesuai menurut diri sendiri.Appadorai

Ø  Keadilan warganegara tidak terjamin
Negara yang menganut konstitusi flexible tidak memiliki guarantee atau jaminan terhadap keadilan warganegara. Begitu juga dengan inti prinsip keadilan yang diwujudkan dalam konstitusi, dimana bisa dengan mudah untuk di ubah atau dicabut oleh legislature.  Sedangkan partai – partai bisa bermain atau membawa malapetaka dari sisi kebebasan rakyat. Sering sekali kita memcontohkan Inggris dimana warganegara enjoy dengan hak keadilan yang luas, dikarenakan fakta bahwa konstitusi Negaranya flexible dan parlement yang berkuasa. Akan tetapi setiap Negara tidak memiliki kestabilan tradisi politik seperti layaknya inggris.

Ø  Berbahanya hak kebebasan pengadilan
Secara universal diakui bahwa kebebasan pengadilan merupakan kondisi yang perlu untuk menuju demokrasi. Dan pengadilan berfungsi secara bebas dalam komposisinya, kekuatan dan prosedur dalam menetapkan keputusan, dan bukan subjek tingkah para legislature. Negara yang memiliki konstitusi flexible memungkinkan pengadilan untuk dijadikan mainan para politikus. Apa bila legislature memiliki kekuatan untuk mengubah komposisi dan kekuatan pengadilan yang sesuai keinginannya, maka kebebasan warganegara tidak akan pernah terwujud.

Ø  Tidak cocok untuk Negara federal
Konstitusi flexible sama sekali tidak sesuai untuk Negara federal. Sistem kekuatan pemerintahan federal bercabang antara pemerintahan federal dan kesatuan gabungan. Sistem ini akan stabil dan berfungsi secara sukses, jika kekuatan divisi ini memelihara akan kepuasan semua partai yang gelisah. Ini sangat memungkinkan bila konstitusi tersebut rigid dan tidak bisa dimanipulasikan oleh para politikus untuk melampiaskan nafsu mereka. Jadi Negara federal dengan menganut konstitusi flexible didalam realitanya tidak dapat dibayang.








Berikut Adalah Perbandingan Antara Negara Yang Berkonstitusinya Flexibel Dan Konstitusi Rigid.

No
Negara Yang Konstitusi Rigid
Negara Yang Konstitusi Flaxible
1
Indonesia
Indonesia menganut konstitusi rigid dikarenakan negara kita indonesia mengganggap bahwa UUD 1945 itu adalah hal yang sangat sakral. Hal ini disebabkan karena para konseptor negara kita dulu tidakl ingin bentuk negara kita akan berubah di suatu hari, jadi para pendiri negara kita membuat isi UUD 1945 dengan bentuk subtansinya sangat sulit untuk dilakukan perubahan.
Menurut sifatnya UUD 1945 termasuk konstitusi yang Rigid (kaku) karena UUD 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa. Hal ini dijelaskan dalam BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR pasal 37 ayat 1” Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR harus hadir” dan pasal 2 “Putusan Diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir”.
Inggris
Hal ini dikarebnakan Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis, oleh sebab itu, dianggap memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya. Apabila terdapat perbedaan pokok-pokok mengenai pemerintah, kedua belah pihak secara retorik dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat.

Bila soal persengketaan langsung berakhir, semua pihak yang bersengketa akan menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktik kelembagaan pada masa sekarangini (yurisprudensi). Kekuasaan pemerintah Inggris tergantung pada raja (bukan secara pribadi), makudnya raja berperan sebagai symbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam system Inggris. Negara Inggris merupakan salah satu Negara yang menerapkan konstitusinya berdasarkan konsep-konsep liberalisme.
2
Prancis
Negara prancis juga tidak terlalu jauh perbedaan dari negara indonesia hal ini dikarenakan para pendiri negara mereka juga mengkonsepkan konstitusi mereka agar sulit untuk diubah, hal ini beralasan agar ketahanan harga diri dan bentuk negara tidak mudah di obok-obok.
Selain dari alasan diatas hal ini juga dikarenakan Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan Administratif) mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.
New Zeland (Slandia Baru)
Pada 26 September tahun 1907, Kepulauan Selandia Baru meraih kemerdekaannya. Sejak tahun 1769, Selandia Baru dijajah oleh Inggris. Pada abad 19, seiring dengan derasnya arus imigrasi orang-orang Inggris ke kawasan itu, situasi penjajahan makin terasa menekan warga setempat. Atas dasar itu, orang-orang Maori yang merupakan pendudukan asli di sana, Menjelang tahu 1840 inggris telah memutuskan untuk mendudukin selandia baru dan pada tahun itu pula kepala suku maori, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Inggris.

Akan tetapi, setelah itu pemerintah Inggris melakukan sejumlah pelanggran atas perjanjian itu. Akibatnya, terjadilah dua kali pertempuran berdarah di antara kedua pihak, yaitu pada tahun 1845 hingga 1848 dan tahun 1860 hingga 1870. Dalam kedua perang itu, suku Maori ditumpas. Pada tahun 1907, Selandia dijadikan sebuah kawasan independen dengan bentuk pemerintahan gubernur jenderal. Negara Selandia Baru terdiri dari dua pulau utama dan sejumlah kepulauan kecil. Negera ini terletak di Samudera Pasifik selatan.

Bentuk Pemerintahan Selandia Baru (New Zeeland) merupakan negara monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer.  Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang diberi gelar Queen of New Zealand yang diwakilkan secara khusus oleh Gubernur Jenderal. Pengangkatan seorang gubernur jenderal dilakukan atas saran khusus dari perdana menteri.

Peran gubernur jenderal adalah sebagai pengganti kekuasaan kepala negara, yaitu untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri serta mengkepalai dewan eksekutif yang terdiri atas para menteri. Fungsi konstitusional yang dimiliki oleh seorang gubernur jenderal adalah untuk menyatukan seluruh partai-partai besar yang ada untuk membentuk sebuah pemerintahan. Berdasarkan perjanjian konstitusional, gubernur jenderal bertindak atas saran dari para menteri yang mempunyai dukungan besar di parlemen.

Bentuk konstitusi New Zealand hampir sama dengan Inggris, hal ini dikarnakan New Zealand merupakan negara bekas koloni Inggris dan  Negara ini tidak mempunyai konstitusi tertulis, oleh sebab itu, dianggap memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya

3
Norwegia
Salah satu alasan negara ini menganut sistem konstitusi rigid yaitu negara Norwegia adalah merupakan negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemennya, Stortinget, memiliki 169 anggota (sebelumnya 165, kemudian ditambah 4 orang pada tanggal 12 September 2005) yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Parlemen ini terbagi dua dalam voting legislasi, Odelsting dan Lagting. Kecuali untuk beberapa hal, Storting berfungsi sebagai parlemen unikameral.


4
Amerika Serikat
Alasan Konstitusi Amerika merupakan sebuah konstitusi pengganti dari “Articles of Confederation and Perpetual Union” atau “Pasal-pasal tentang Konfederasi dan Perserikatan”. Articles of Confederation secara keseluruhan diratifikasi oleh 13 negara bagian pada awal tahun 1781 dimana membatasi sistem kekuasaan pemerintah pusat dengan urusan-urusan negara bagian dalam bidang penting seperti pertahanan, anggaran belanja, dan perdagangan. Dengan menjalankan konstitusi tersebut selama enam tahun, pemerintahan Amerika tampaknya gagal karena self-sufficient economy system dianggap tidak dapat membantu  dalam membayar hutang – hutang. Presiden pun tidak ada. Kondisi tersebut menimbulkan kekacauan-kekacauan, seperti Pemberontakan Shays. Sehingga menurut George Washington, Articles of Confederation patut direvisi kembali. Keinginan untuk kembali mewujudkan impian memperkuat negara-negara dengan sebuah pemerintahan pusat, membuat Kongres Kontinental pada Februari 1787 menginginkan adanya pertemuan delegasi-delegasi negara bagian untuk merevisi konstitusi yang kurang memadai itu.
Pertemuan Konvensi Konstitusi di Philadelphia itu memulai sidangnya pada tanggal 25 Mei 1787. Sebenarnya, tujuan awal hanya untuk merevisi, tetapi karena Articles of Confederation dianggap sudah tidak dipercaya lagi, maka ke-55 delegasi menyetujui untuk membuat sebuah konstitusi baru dengan pemusatan pemerintahan nasional. Diputuskan tiga cabang pemerintahan yang baru dan lebih kuat, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing mempunyai kekuasaannya sendiri dan terpisah. Legislatif berperan sebagai respon dari rakyat, yang terdiri dari dua kamar ’bikameral’ yaitu House of Representatif dan Senat. Eksekutif berperan menegakkan hukum dan berkuasa untuk menghadapi ancaman dari luar, yaitu Presiden dan kabinetnya. Yudikatif berperan mengawasi pelaksanaan hukum yang bebas dari segala tekanan, yaitu Mahkamah Agung.
Konstitusi ini ditulis oleh tokoh-tokoh besar seperti G. Washington, James MadisonAlexander Hamilton, dan Gouverneur Morris. Pada tanggal 17 September 1787, konstitusi ini selesai dibuat setelah melalui perdebatan-perdebatan yang panjang. Terdiri dari tujuh pasal, dimana Pasal I membahas tentang batas-batas kekuasaan legislatif Amerika. Pasal II membahas tentang batas-batas kekuasaan Presiden Amerika. Pasal III membahas batas-batas kekuasaan Yudikatif. Pasal IV membahas Negara Bagian. Pasal V membahas Amandemen Konstitusi. Pasal VI membahas tentang kekuasaan Kongres lainnya. Pasal VII membahas tentang Konvensi. Langkah selanjutnya, negara-negara bagian meratifikasi konstitusi baru tersebut. Dimulai oleh Delaware pada Desember 1787 dengan keputusan bulat, diikuti oleh delapan negara bagian lain, hingga yang kesembilan, yaitu New Hampshire, telah meratifikasi konstitusi tersebut pada 21 Juni 1788. Konstitusi tersebut telah resmi menjadi dasar hukum tertinggi, sesuai dengan pasal ke tujuh yaitu tiga perempat dari negara-negara yang ada, menyetujuinya. Konstitusi ini berlaku untuk negara-negara yang meratifikasinya saja. Kongres Pertama untuk memulai pemerintahan baru diadakan pada 4 Maret 1789  dan George Washington dilantik sebagai Presiden dua bulan kemudian. Namun, butuh waktu dua tahun untuk semua negara bagian menerimanya. Hal ini disebabkan karena lebih besarnya nasionalisme di negara bagian daripada untuk Amerika. Ketakutan lainnya. dan kekhawatiran akan pemerintahan terpusat yang sewenang-wenang juga merupakan penghambat.


5
Swiss
Swiss adalah sebuah negara yang berbentuk Republik Federal dan menganut sistem pemerintahan parlementer. Hingga saat ini negara Swiss terkenal memiliki sistem pemerintahan yang sangat bagus karena dengan sistem pemerintahan yang berjalan sekarang dianggap mampu menyerap serta mencerminkan keanekaragaman masyarakatnya. Wilayah Swiss yang terdiri dari 26 kanton, seperti halnya negara bagian di Amerika Serikat. Walaupun selama ini terkenal sebagai negara yang netral, tidak membela blok barat maupun blok timur, Swiss tetap menjalankan fungsinya sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral serta hubungan multilateral dengan negara - negara tetangganya, termasuk Indonesia.

Karena berbentuk Republik Federal, sistem pemilihan umum yang berlaku di Swiss adalah sistem pemilihan umum yang bersifat langsung. Dimana penduduk memilih anggota parlemen secara langsung dengan diwakili majelis federal yang dianggap telah menyerap semua aspirasi penduduk. Ini berlainan dengan konsep dasar sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk parlemen dimana dalam pemerintahan parlemen tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dan pemerintah. Di negara Swiss, parlemen memegang kekuasaan tertinggi dimana sebagai pusat kekuasaan pemerintahan, parlemen selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif. Hubungan yang baik antara badan legislatif dan badan eksekutif bisa emnciptakan sebuah supremasi parlementer.

Dalam sistem pemerintahan Swiss, kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri. Kabinet juga memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum masa kerjanya selesai. Selain itu, setiap anggota kabinet merupakan anggota parlemen yang terpilih.  Di Swiss juga terdapat pemisahan yang tegas antara batas kepala negara dan kepala pemerintahan. Disini, badan eksekutif dan badan legislatif saling bergantung. Kabinet yang merupakan bagian dari badan eksekutif diharapkan mampu mencerminkan kekuatan -kekuatan politik dalam badan legislatif yang emndukungnya. Keberlangsungan kabinet juga bergantung pada dukungan badan legislatif sebagai asas tanggung jawab menteri kabinet.

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk parlementer, di negara Swiss terdapat sekelompok eksekutif yang berperan menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab baik secara perseorangan maupun bersama-sama. kelompok eksekutif ini dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Di negara Swiss, kepala negara hanya lah sebagai simbol pemersatu bangsa karena sebenarnya yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri bersama kabinetnya.   
Konstitusi Federal Swiss diadopsi pada tahun 1848 adalah dasar hukum negara federal modern, keempat tertua di dunia (setelah San Marino (1600), Amerika Serikat (1791) dan Norwegia (1815)). Sebuah konstitusi baru diadopsi tahun 1999, tapi tidak memperkenalkan perubahan penting pada struktur federal. Ini menguraikan hak-hak dasar dan politik individu dan partisipasi warga dalam urusan publik, membagi kekuasaan antara Konfederasi dan kanton dan mendefinisikan yurisdiksi federal dan otoritas. Ada tiga badan pemerintahan utama di tingkat federal: parlemen bikameral (legislatif), Dewan Federal (eksekutif) dan Pengadilan Federal (peradilan).

Parlemen Swiss terdiri dari dua rumah: Dewan Negara yang memiliki 46 perwakilan (dua dari setiap distrik dan satu dari setiap canton-setengah) yang dipilih di bawah sistem ditentukan oleh setiap distrik, dan Dewan Nasional, yang terdiri dari 200 anggota yang terpilih di bawah sistem perwakilan proporsional, tergantung pada populasi masing-masing kanton. Anggota kedua rumah melayani selama 4 tahun. Ketika kedua rumah tersebut dalam sesi bersama, mereka dikenal secara kolektif sebagai Majelis Federal. Melalui referendum, warga bisa menantang hukum yang disahkan oleh parlemen dan melalui inisiatif, memperkenalkan amandemen terhadap konstitusi federal, sehingga membuat Swiss demokrasi langsung.

Dewan Federal merupakan pemerintah federal, mengarahkan pemerintahan federal dan menjabat sebagai Kepala Negara kolektif. Ini adalah badan kolegial dari tujuh anggota, dipilih untuk mandat empat tahun oleh Majelis Federal yang juga melakukan pengawasan terhadap Dewan. Presiden Konfederasi dipilih oleh Majelis dari antara tujuh anggota, yang secara tradisional di rotasi dan untuk jangka waktu satu tahun, Presiden kursi pemerintah dan menjalankan fungsi representatif. Namun, presiden adalah primus inter pares tanpa kekuatan tambahan, dan tetap menjadi kepala departemen dalam administrasi.

Pemerintah Swiss telah menjadi koalisi dari empat partai politik besar sejak tahun 1959, masing-masing pihak memiliki jumlah kursi yang kasar mencerminkan pangsa pemilih dan perwakilan di parlemen federal. Distribusi klasik 2 / CVP PDC, 2 SPS PSS /, 2 FDP / PRD dan 1 SVP / UDC seperti berdiri 1959-2003 dikenal sebagai "formula ajaib". Pada 2007 Dewan Federal pemilihan tujuh kursi di Dewan Federal dibagikan sebagai berikut:

·         2 Sosial Demokrat (SPS / PSS), Liberal Demokrat (FDP / PRD),
  • 2 Partai Rakyat Swiss (SVP / UDC),
  • 1 Kristen Demokrat (CVP / PDC).
Fungsi Mahkamah Agung Federal untuk mendengar banding terhadap keputusan pengadilan kewilayahan atau federal. Para hakim dipilih oleh Majelis Federal untuk masa enam tahun.
Demokrasi Langsung
Warga Swiss akan dikenakan tiga yurisdiksi hukum: komune, kanton dan tingkat federal. 1848 konstitusi federal mendefinisikan sebuah sistem demokrasi langsung (demokrasi langsung kadang-kadang disebut setengah-langsung atau perwakilan karena dibantu oleh lembaga yang lebih umum dari sebuah demokrasi parlementer). Instrumen demokrasi langsung Swiss di tingkat federal, yang dikenal sebagai hak sipil (Volksrechte, droits civiques), termasuk hak untuk mengajukan inisiatif konstitusional dan referendum, yang keduanya dapat membatalkan keputusan parlemen dengan menelepon sebuah referendum federal sekelompok warga negara mungkin tantangan hukum yang telah disahkan oleh DPR, jika mereka dapat mengumpulkan 50.000 tanda tangan melawan hukum dalam waktu 100 hari. Jika demikian, suara nasional dijadwalkan di mana para pemilih memutuskan dengan mayoritas sederhana apakah menerima atau menolak hukum. Delapan kanton bersama-sama juga dapat menelepon referendum pada hukum federal.
Demikian pula, inisiatif konstitusional federal memungkinkan warga untuk meletakkan amandemen konstitusi ke suara nasional, jika mereka bisa mendapatkan 100.000 pemilih untuk menandatangani perubahan yang diusulkan dalam waktu 18 bulan. Parlemen dapat melengkapi perubahan yang diusulkan dengan proposal-counter, dengan pemilih harus menunjukkan preferensi pada surat suara dalam hal kedua proposal diterima. amandemen Konstitusi, apakah diperkenalkan oleh inisiatif atau dalam Parlemen, harus diterima oleh mayoritas ganda dari kedua suara populer nasional dan mayoritas suara populer kewilayahan.
Walaupun secara sepintas kontitusi swiss memberikan kebebasan kepada rakyat nya untuk menerima atau menolak, namun konstitusi ini masih bertahan sukup lama sampai sekaran tanpa perubahan, hal ini dikarnakan syarat tersebut cukup sulit dipenuhi serta dilaksanakan baik dikarnakan waktu serta tingkat intektualitas yang cukup tinggi dari masyarkatnya.





[1] . Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 juni 1945, Jakarta, Bandung Salman ITB, 1981, Hal. 167
[2] . Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi,Bogor Selatan, Gahalia Indonesia 2004. Hal. 107
2. Soehino, Hukum Tata Negara, Hubungan Funsional Antara Lembaga-lembaga Negara, Yogyakarta, Liberty, Cet 1, 1984. Hal. 6
[4]. Joniarto, Sejarah Ketatanegraan RI, Opcit. Hal. 6
[5].  Sek. DPR Gotong Royong,  Seperempat Abad DPR RI, Jakarta, Sek. DPR-GR, 1983, Hal. 68
[6] . Soehino, Hukum Tata Negara, Yogyakarta : Liberty, Cet. 1, 1984. Hal. 6
[7] . Ismail Sunny, Mencari Keadilan, Jakarta, Cet. 1, 1982. Hal. 449-453
[8] . Adnan Buyung,  Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta, Grafito, Cet. 1. 1995. Hal. 75
[9] . Endang Saifuddin Ansari, Piagam Jakarta 22 juni 1945, Bandung, Pustaka Salaman ITB , 1981. Hal.  19
[10].  Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta, Pusat Studi Hukum FH-UI, cet. V, 1983, Hal. 93
[11] .  Lembaran Negara republik Indonesia Serikat, Tahun 1950 Nomor 56
[12] . Muhammad Hatta, Memoir Muhammad Haat, Jakarta, Tintamas, 1982, Hal. 98
[13].  M. Jamin, Pembahasan Unndang-Undang Dasar, Jakarta, 1992. Hal. 134
[14].  Ismail Sunny, Mencari Keadilan, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet, 1982. Hal. 73
[15].  Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi,Bogor Selatan, Gahalia Indonesia 2004. Hal. 130
[16] . Yusri Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Jakarta, Pramadina, 1999. Hal.67
[17]. Umar Basalim, Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu,2002. Hal. 75.
[18] . Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negar, Bandung: Mandar Maju, 1995. hlm 5
[19]. Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, Yogyakarta: Inti Media, 2011. hlm. 136.
[20]. F. Strong, konstitusi-konstitusi politik Modern studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk , cetakan III,  Bandung: Nusa Media, 2010. hlm.192